Para narasumber menilai pengakuan administratif belum cukup. RUU perlu melindungi situs sakral, ruang hidup, layanan pendidikan, persetujuan di awal tanpa paksaan, dan mekanisme pemulihan.
WAINGAPU, 6 November 2026 – Perlindungan agama dan kepercayaan leluhur harus ditempatkan dalam satu kesatuan dengan perlindungan wilayah adat, situs sakral, dan ruang hidup masyarakat adat. Kesimpulan itu mengemuka dalam Diskusi Tematik Seri 4 bertema Agama dan Kepercayaan Leluhur Masyarakat Adat yang diselenggarakan ASSLESI bersama AMAN dan UNKRISWINA Sumba di Kabupaten Sumba Timur.
Diskusi menghadirkan Sjamsul Hadi, Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan, sebagai pembicara kunci. Empat narasumber utama adalah Yance Arizona dari ASSLESI, Erasmus Cahyadi dari AMAN, Fransiskus Saverius Nurdin dari Program Studi Hukum UNKRISWINA Sumba, serta Norlina Rambu Jola Kalunga, Ketua Senat UNKRISWINA Sumba. Ospensius K. Taranau memandu forum yang diikuti secara luring, melalui Zoom, dan siaran langsung YouTube.
Dalam pidato kuncinya, Sjamsul Hadi mengingatkan pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi pengakuan hak penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Forum kemudian membahas persoalan yang melampaui pencantuman identitas kepercayaan pada KTP dan kartu keluarga, terutama keberlangsungan ritual, pendidikan kepercayaan, akses terhadap situs sakral, dan perlindungan ruang hidup.
Yance Arizona menjelaskan bahwa hak atas agama dan kepercayaan dalam masyarakat adat memiliki dimensi individual sekaligus kolektif. Ritus, tempat ibadah, tanah, hutan, sumber air, dan wilayah hidup sering dimiliki serta dijaga bersama. Karena itu, pengakuan administratif tidak akan cukup bila ruang tempat kepercayaan tersebut dijalankan justru hilang atau rusak.
“Pengakuan identitas tidak cukup bila ritus dan wilayah hidupnya tidak dilindungi,” ujar Yance.
Ia mengusulkan lima arah perbaikan RUU Masyarakat Adat. Hak spiritual harus dilindungi tanpa menunggu penetapan status hukum komunitas. Situs sakral, kuburan leluhur, benda adat, ritual, dan kerahasiaan pengetahuan leluhur perlu disebut secara tegas. Setiap rencana pembangunan perlu melalui asesmen dampak spiritual dan budaya. Negara juga harus menjamin layanan administrasi dan pendidikan yang setara, serta menyediakan mekanisme pengaduan, pemulihan, dan pertanggungjawaban yang efektif ketika terjadi pelanggaran.
Erasmus Cahyadi menegaskan bahwa agama leluhur tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan otoritas adat, hukum adat, tempat pemujaan, bahan ritual, sistem nilai, serta wilayah tempat komunitas menjalankan kehidupannya. Pemisahan hak beragama dari hak atas tanah dan air membuat kebijakan negara gagal membaca dampak perampasan wilayah adat terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.
“Wilayah adat adalah prasyarat mutlak bagi eksistensi masyarakat adat dan agama leluhurnya,” kata Erasmus.
Menurut Erasmus, RUU perlu memperkuat prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau free prior and informed consent. Ia juga mengusulkan perlindungan bagi wilayah dan situs yang harus bebas dari kegiatan yang mengancam keberadaan komunitas, serta norma pemulihan atas pelanggaran hak pada masa lalu. Negara, menurutnya, perlu mencatat dan melindungi hak yang telah ada, bukan bertindak seolah-olah hak masyarakat adat baru lahir setelah diberikan oleh pemerintah.
Fransiskus Saverius Nurdin menempatkan persoalan tersebut dalam sejarah panjang ekspansi investasi dan penguasaan wilayah masyarakat asli. Ia menjelaskan bahwa Marapu memiliki hukum, ritual, pengetahuan, dan tata nilai yang diwariskan antargenerasi. Karena itu, kebijakan pembangunan perlu dinilai bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap identitas, wilayah, dan keberlanjutan pengetahuan masyarakat adat.
Norlina Rambu Jola Kalunga memaparkan pengalaman Marapu di Sumba. Menurutnya, Marapu merupakan sistem kosmologis yang menyatukan etika, tanah, air, ritme ekologis, dan kekerabatan. Ancaman yang dihadapi penghayat kini tidak hanya berbentuk hambatan administratif, tetapi juga dislokasi ruang hidup akibat konsesi, alih fungsi lahan, pencemaran sumber air, berkurangnya padang penggembalaan, dan terfragmentasinya situs ritual.
“Perlindungan hak kepercayaan leluhur harus melampaui pencatatan di KTP atau KK dan masuk ke perlindungan ruang hidup secara konkret,” tegas Norlina.
Norlina mengajukan tiga pilar untuk penguatan RUU Masyarakat Adat. Pertama, pengakuan yang menyatukan hak atas kepercayaan leluhur dengan wilayah adat, situs sakral, kalender ekologis, serta kelembagaan adat. Kedua, penerapan persetujuan di awal tanpa paksaan yang turut memperhitungkan dampak spiritual, sosial, dan ekologis. Ketiga, harmonisasi kewenangan lintas kementerian dan pemerintah daerah agar perizinan sektoral tidak mengabaikan wilayah adat dan situs keagamaan lokal.
Forum juga membahas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang layanan pendidikan kepercayaan sebagai pengalaman lokal yang penting. Peserta menyoroti keterbatasan tenaga pengajar, perbedaan pemahaman aparat, hambatan pencatatan perkawinan, serta stigma terhadap penghayat Marapu. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa regulasi perlu diikuti sumber daya, koordinasi, dan pelaksanaan yang konsisten.
Para peserta turut mengangkat konflik wilayah adat, perubahan status tanah, dampak perkebunan skala besar, dan sulitnya proses pengakuan masyarakat adat. Masukan dari forum akan dirumuskan dalam policy brief untuk disampaikan kepada pemerintah dan DPR. Dokumen itu diharapkan memperkuat rumusan RUU Masyarakat Adat agar mampu menjamin hak penghayat kepercayaan sekaligus melindungi wilayah tempat agama leluhur hidup dan diwariskan.
sumber foto: Humas Unkriswina Sumba
